Menggugat Interpretasi Silinder Cyrus


Penulis: Raihan Risang A.
Editor: Agus Widi.

Ilustrasi oleh Muhammad Lazuardi

Salah satu babak paling penting dalam sejarah Timur Tengah dimulai ketika pasukan Persia memasuki kota Babilon, mereka adalah pemenang yang baru saja menundukkan Elam dan Medea. Mereka dipimpin oleh Cyrus, seorang mantan gubernur di Asia Kecil (sekarang Turki), dia memberontak melawan atasannya, raja Medea yang saat itu menguasai sebagian besar Iran pada 553–550 SM. Dia kemudian menundukkan kerajaan Lydia di ujung Asia Kecil. Namun peristiwa yang membuat sejarah akan terus mengingatnya adalah ketika ia menggulingkan raja Babilonia, Nabonidus, dan kemudian menulis deklarasi dalam sebuah silinder yang menyatakan bahwa ia menjamin kebebasan beragama dan janji bahwa dia akan memerintah dengan bijak.

Silinder ini sendiri secara rinci berisi tentang kutukan terhadap raja Nabonidus yang dianggap korup dan lalim, kemudian dilanjutkan tentang asal usul Cyrus dan mengapa ia lebih layak menjadi raja bagi rakyat Babilonia. Kemudian dituliskan bahwa rakyat Babilonia menyambut Cyrus sebagai pembebas dengan penuh suka cita. Cyrus juga menjanjikan akan memberi bantuan dana pada pendeta-pendeta Babilonia dan akan membangun kuil bagi semua agama yang ada di kekaisaran Persia yang baru ia kumandangkan. Dia juga membolehkan tawanan untuk pulang ke daerah asal mereka. Hal ini membuatnya dikenang oleh sejarah umat Yahudi sebagai raja bijak yang membebaskan mereka dari perbudakan Babilon.

Sejarawan Yunani klasik seperti Herodotus dan Xenophon memuji Cyrus sebagai raja yang bijaksana dan dermawan dalam perdamaian, serta berjiwa ksatria dan tangguh dalam peperangan. Silinder Cyrus sendiri baru ditemukan akhir abad ke-19 di reruntuhan Babilonia. Selain itu, tradisi Injil bahwa Cyrus membebaskan orang-orang Yahudi menjadi narasi mainstream. Begitu pula Muhammad Reza Pahlavi, raja Persia yang terakhir, menyatakan pada dunia bahwa silinder Cyrus adalah deklarasi pengakuan hak asasi manusia yang tertua dan pertama di dunia. Pandangan seperti ini menjadi pandangan mainstream dan didukung oleh beberapa sejarawan, seiring dengan berkembangnya internet, mudah untuk menyampaikan sebuah narasi sejarah tanpa didukung oleh sumber yang jelas.

Meski demikian, banyak peneliti dan sejarawan yang menentang pandangan tersebut. Mereka beralasan bahwa bukti sejarah menunjukkan bahwa penguasa Babilonia yang baru naik takhta memang sudah lazim membuat deklarasi yang berisi janji-janji perbaikan. Silinder Cyrus dianggap tak ubahnya sebagai nawacita yang ada dalam kampanye politik yang kita kenal saat ini, penuh dengan janji manis akan perubahan dari rezim lama yang korup dan tiran menuju rezim baru yang lebih tercerahkan dan makmur. Seperti halnya janji politik pada umumnya, beberapa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kurangnya bukti arkeologis dan sifat historiografi tradisional yang istana-sentris dan melegitimasi kekuasaan membuat kita sulit dalam mencoba memahami apakah realita yang ada pada kekaisaran Persia saat itu sesuai dengan klaim yang ada pada silinder tersebut.

Selain itu, terdapat narasi lain dalam menafsirkan silinder Cyrus, yakni bahwa benar dia menjanjikan dan melaksanakan nawacita yang tertuang didalam silinder tersebut, namun bukan karena dia merupakan pribadi yang meyakini kebebasan. Dia menjanjikan kebebasan beragama dan membebaskan budak dan tawanan karena menginginkan kesetiaan dari rakyat agar tidak memberontak. Dalam interpretasi ini, Cyrus digambarkan sebagai sosok yang pragmatis dan penuh perhitungan, dia berbuat baik kepada rakyat karena dia menyadari pentingnya dukungan rakyat bagi seorang penguasa. Tanpa adanya perlindungan pada beragam agama dan budaya yang ada dalam sebuah negara multikultural, mustahil negara tersebut dapat mencapai integrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum bahwa terdapat tiga klaim utama tentang silinder Cyrus. Pertama, silinder itu benar merupakan sebuah dokumen jaminan hak asasi manusia yang kemudian dilaksanakan dengan tulus oleh sang raja karena dia memiliki pandangan yang terbuka akan kebebasan. Kedua, janji-janji dan pernyataan yang tertuang dalam silinder tidak lebih hanyalah alat propaganda sang raja demi memberi legitimasi atas kekuasaannya dan tidak benar-benar dilaksanakan sepenuhnya. Ketiga, dokumen itu adalah langkah praktis kebijakan yang diambil sang raja demi mendapat dukungan dari rakyat yang ada di kekaisarannya.

Setelah mempertanyakan silinder Cyrus itu sendiri, mari kita mempertanyakan ketiga interpretasi tersebut. Siapa pengusung utama dari masing-masing interpetasi tersebut?. Peneliti yang mendukung silinder tersebut sebagai dokumen pengakuan hak asasi kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Sedangkan peneliti yang menentang keabsahan silinder tersebut sebagai deklarasi pengakuan hak asasi rata-rata berasal dari Barat. Interpretasi ketiga yang menyatakan bahwa raja Cyrus melaksanakan isi dekrit di silinder tersebut semata-mata untuk mendapat dukungan tidak memiliki bias tertentu yang menonjol.

Dari hal tersebut kita dapat melihat sepintas bagaimana masih ada bayang-bayang Nasionalisme dan Eurosentrisme dalam interpretasi mengenai silinder tersebut. Terdapat kesan seolah-olah pihak Iran ingin menggunakan silinder Cyrus sebagai bukti bahwa negara mereka adalah negara pertama yang mencetuskan hak asasi manusia. Sedangkan dari interpretasi yang berlawanan terdapat kesan bahwa akademisi Barat seolah-olah enggan mengakui bahwa ada peradaban Timur yang mampu menciptakan deklarasi yang humanis dan progresif  jauh sebelum masa pencerahan dan renaissance.

Terlepas dari semua penafsiran tentang bagaimana raja Cyrus menjalankan janji yang ia tulis dalam silinder tersebut, kita perlu mengakui kehebatan Cyrus dalam memerintah, dia mendirikan struktur administratif dan birokrasi pertama, membentuk sebuah kekaisaran sejati yang pertama, dan menciptakan persatuan dan kedamaian dalam sebuah negara yang multi-etnis dan multi-agama. Hal ini sesungguhnya menarik, selain penekanan bahwa kita harus bersikap kritis dan skeptis terhadap sumber sejarah, penting juga untuk menerapkan sikap tersebut pada interpretasi dari sumber sejarah.

Daftar Pustaka:
Arnold, Bill T.; Michalowski, Piotr (2006). "Achaemenid Period Historical Texts Concerning Mesopotamia". In Chavelas, Mark W. The Ancient Near East: Historical Sources in Translation. London: Blackwell.

Damien Kingsbury (2008). Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate. Macmillan.

Kuhrt, Amélie (2007). "Cyrus the Great of Persia: Images and Realities". In Heinz, Marlies; Feldman, Marian H. Representations of Political Power: Case Histories from Times of Change and Dissolving Order in the Ancient Near East. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.

Llewellyn-Jones, Lloyd (2009). "The First Persian Empire 550–330BC". In Harrison, Thomas (ed.). The Great Empires of the Ancient World. Getty Publications.

Pahlavi, Mohammed Reza (1967). The White Revolution of Iran. Imperial Pahlavi Library.

Paul Gordon Lauren (2003). The Evolution of International Human Rights.

Sabine C. Carey (2010). The Politics of Human Rights: The Quest for Dignity.

Willem Adriaan Veenhoven (1975). Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms: A World Survey Volume 1.


Komentar